Palu, 02 September 2025 – Plt. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Tengah yang juga selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Donny Iwan Setiawan, ST., MM, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM, bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Selasa (2/9). Rapat dihadiri oleh perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pangan, Disperindag, serta Biro Ekonomi.

Dalam rapat tersebut, disampaikan perkembangan inflasi Sulawesi Tengah periode Agustus 2025 secara year on year (y-on-y) sebesar 4,02 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 111,04. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tolitoli sebesar 5,70 persen, disusul Kabupaten Morowali sebesar 5,69 persen, Kabupaten Banggai 4,66 persen, dan inflasi terendah di Kota Palu sebesar 2,98 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi meliputi beras, bawang merah, ikan kembung, ikan selar, ikan cakalang, ikan katamba, dan udang basah.

Untuk menekan laju inflasi yang di beberapa daerah tercatat melebihi rata-rata nasional, disepakati sejumlah langkah strategis, baik jangka pendek maupun jangka menengah.

Langkah jangka pendek meliputi:

 - Disperindag Sulteng akan melaksanakan Operasi Pasar Murah bersubsidi di Kota Tolitoli (9–10 September 2025) dan di Kota Luwuk (16–17 September 2025) guna menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok sekaligus memberi akses pangan murah kepada masyarakat.

 - Dinas Pangan Sulteng menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di beberapa daerah.

 - Perum BULOG memperluas penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke seluruh wilayah melalui pasar rakyat dan retail modern, disertai penyederhanaan mekanisme distribusi serta keringanan pembayaran bagi Pemda. Bahkan, pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat dipertimbangkan untuk mendukung percepatan penyaluran beras SPHP.

 - TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota akan memperkuat sidak pasar secara rutin untuk memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, mencegah penimbunan, serta mengawasi distribusi beras SPHP.

Langkah jangka menengah disiapkan melalui mekanisme pendistribusian kebutuhan pokok, khususnya beras SPHP, hingga ke tingkat desa dengan melibatkan Koperasi Merah Putih sebagai mitra strategis BULOG dan Pemda. Skema ini diharapkan mampu memastikan Bapok tersalurkan langsung ke masyarakat dengan harga sesuai ketentuan.

Melalui rapat ini, Pemprov Sulteng menegaskan komitmen bersama dalam mengawal stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi, agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Sumber : Humas Disperindag Sulteng/PPID Pelaksana