(0451) 456885, 411289, 428503 (0451) 454030, 426351

Disperindag Sulteng Paparkan Potensi dan Tantangan Hilirasasi Industri dalam FGD Bersama Bakom RI

18 November 2026

PALU – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Tengah turut berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Dukungan Teknis Penguatan Strategi Komunikasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Klaster Hilirisasi dan Industrialisasi, yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (BAKOM RI), Rabu (18/11/2026).

 

Dalam kegiatan yang berlangsung di Aston Hotel Palu & Conference Center tersebut, Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah diwakili oleh Pejabat Fungsional Pembina Industri Ahli Muda, Nur Afraeni, yang memaparkan materi mengenai Pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Hilirisasi dan Industrialisasi.

 

Dalam paparannya, Nur Afraeni menyampaikan sejumlah hal strategis terkait pengembangan kawasan industri dan potensi komoditas unggulan Sulawesi Tengah. Salah satunya mengenai Peta Aglomerasi dan Kawasan Industri Eksisting yang saat ini baru mencakup dua wilayah, yakni Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara. Diharapkan ke depan seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah dapat masuk dalam peta pengembangan aglomerasi dan kawasan industri sehingga pemerataan pembangunan industri dapat semakin diperkuat.

 

Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah komoditas unggulan daerah yang masih menghadapi kendala dalam pengembangan industri pengolahannya. Salah satu contohnya adalah komoditas beras yang kualitasnya masih didominasi kategori medium. Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pendukung hasil produksi, sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan untuk menghasilkan produk dengan kualitas dan nilai tambah yang lebih baik.

 

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dalam paparannya menekankan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran sebagai pendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional maupun Program Prioritas Daerah. Sinergi antarsektor dan perangkat daerah menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan dapat berjalan secara terarah dan saling mendukung.

 

Kepala Bappeda juga menyoroti sejumlah sektor unggulan Sulawesi Tengah, khususnya pertanian, kelautan, dan peternakan, yang memerlukan perhatian serta dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, Sulawesi Tengah yang selama ini masih tergolong sebagai daerah penghasil perlu terus didorong untuk berkembang menjadi daerah pengolah melalui penguatan industri hilir.

 

Hal tersebut tercermin pada komoditas beras dan kakao yang memiliki potensi besar, namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar mampu menghasilkan produk olahan dengan merek lokal Sulawesi Tengah yang memiliki daya saing di pasar.

 

Secara umum, pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Klaster Hilirisasi dan Industrialisasi di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam, baik sektor mineral maupun komoditas unggulan agro-maritim seperti kelapa, kakao, perikanan tuna, cakalang, dan tongkol (TCT), serta rumput laut.

 

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, diperlukan penguatan industri pengolahan, peningkatan kapasitas dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta integrasi pelaku usaha lokal ke dalam rantai pasok industri besar. Hal ini juga perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur, peningkatan investasi, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, serta kepastian tata kelola.

Di samping itu, aspek keberlanjutan lingkungan dan harmoni sosial menjadi perhatian penting agar pertumbuhan sektor industri dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Kegiatan FGD ini turut dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), perwakilan Operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, serta tamu undangan dan peserta FGD lainnya.

 

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat hilirisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi Sulawesi Tengah.

 

Sumber : Humas Disperindag Sulteng/PPID Pelaksana